Senin, 29 Juli 2013

Samsat Kota Cirebon Diduga Masih Terjadi Pungli

Cirebon-SINAR PAGI

Oknum kantor Administrasi Satu Atap (Samsat) Cirebon Kota (Ciko) Provinsi Jawa Barat, diduga masih melakukan pungutan liar (Pungli) Besar-besaran. Ditambah, masih terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilalukakn oleh beberapa oknum dilingkup Samsat, seperti oknum penegak hukum, oknum dealer, oknum Dispenda dan lainnya yang bergentayangan di sekitar Samsat.

       Kejadian tersebut sudah dianggap biasa dan bukan menadi rahasia umum lagi, ironisnya kejadian itu terjadi terus menerus. Akibatnya, banyak pemilik kendaraan bermotor serta masyarakat wajib pajak yang dirugikan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Namun, sampai saat ini masyarakat tetap tidak berdaya. Ada dugaan berbagai kalangan, pihak Dinas Pendapatan (Dispenda) dan pihak Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) tutup mata. Proses terjadinya pungli dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di kantor Samsat Cirebon Kota, juga banyak terjadi disejumlah Kabupaten lainnya. Hal ini rupanya sulit dihilangkan dan terus berlangsung tanpa adanya pencegahan oleh pihak terkait. Itu terjadi diduga sudah mendarah daging dan turun menurun dilakukan secara terorganisir dan rapih dilakukan oleh oknum penegak hukum yang kebal hukum, juga dibantu oleh pihak lain yang mendukung perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kejadian pungli terorganisir dan rapih yan tak pernah tersentuh hukum tersebut, dibenarkan oleh beberapa dealer kendaraan bermotor dan masyarakat wajib pajak yang enggan disebutkan namanya, mereka mengatakan "Kami Sebagai pengusaha tidak mau dirugikan terkait biaya pengurusan BBN-KB, pajak kendaraan bermotor (PKB), SWDKLLAJ, biaya ADM STNK, biaya ADM TNKB yang tertera di nota pajak dan BPKB (biaya yang resmi). Ditambah biaya yang tidak resmi seperti nomor cantik, blangko cek fisik, formulir pendaftaran dan biaya pendaftaran  lainnya yang bernilai ratusan ribu rupiah per satu unit saya bebankan terhadap konsumen," katanya. Kalau sewaktu-waktu biaya yan tidak resmi itu naik, maka kami secara otomatis akan menaikan harga kendaraan kepada konsumen. "Masa kita yang nombokin," tegasnya.
     Waktu lalu, pihak Samsat Cirebon Kota melalui kanit Regident, Sakur diruang kerjanya, sembar cuek membantah telah terjadi pungli dan  pelanggaran lainnya yang terjadi dilingkungan Samsat. Bahkan dirinya malah balik bertanya kepada wartawan soal kejadian lainnya yang tidak ada hubungannya dengan samsat. " Kamu tahu tidak ada pencurian besi baja besar-besaran, masa wartawan tidak tahu, itukan kasus nasiaonal wartawan harus tahu," tanya sakur sembari bernada keras.


Helmy.

Selasa, 13 November 2012

Oknum Anggota DPR-RI Di Tuding Sunat Bantuan Sekolah




Cirebon , Harian Umum Sinar Pagi

Seorang anggota DPR-RI Komisi X Bidang Pendidikan, yang berinisial HNQ beberapa bulan belakangan ini begitu getol membantu dunia Pendidikan, dengan mengusulkan bantuan pada Pemerintah Pusat, berupa rehab sekolah untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. 
Data yang berhasil dikumpulkan SINAR PAGI, ada 35 sekolah dari 5 kabupaten yang berhasil mendapat bantuan melalui jasa HNQ. Diantaranya Kabupaten/Kota Cirebon mendapat bantuan 35 lokal rehab sedang untuk 21 sekolah, dan mendapat 4 lokal rehab berat Untuk 2 sekolah baik negeri maupun swasta, dengan total Anggara sebesar Rp. 1,9 Milyar. Kabupaten Majalengka mendapat bantuan 3 Lokal rehab sedang untuk 2 sekolah negeri, dengan Total Anggaran sebesar Rp. 135 juta, Kabupaten Kuningan mendapat bantuan bantuan 6 rehab sedang untuk 2 sekolah, dan 2 rehab berat untk 1 sekolah negeri , dengan total Anggara sebesar, Rp. 450 Juta, Kota Tasikmalaya mendapatkan bantuan 7 rehab sedang untuk 4 sekolah swasta, dengan total Anggaran sebesar Rp. 315 juta, dan Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan 4 rehab sedang untuk 3 sekolah swasta, dengan total Anggara sebesar 180 Juta, Total anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk 35 sekolah, dari 5 Kabupaten yang diusulkan HNQ tersebut sebesar Rp. 3.015 Milyar. 
Dari penelusuran SINAR PAGI di lapangan menyimpulkan, beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan bantuan itu, karena banyak bantuan tersebut yang tidamksimalkan oleh penerima bantuan, diantaranya banyak bangunan yang Cuma dibangun asal-asalan, ada yang Cuma di cat temboknya saja hingga kelihatan seperti baru, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketika ditanyakan hal tersebut pada kepala sekolah yang menerima bantuan, mereka menjawab bahwa uang yang mereka trima tidak semuanya utuh, tapi dipotong 35% untuk yang mengusulkan bantuan tersebut, alias untuk HNQ. Dengan total bantuan sebesar, Rp. 3.015 Milyar yang diberikan untuk 35 sekolah, dan HNQ mendapatkan 30% nya, berarti sang oknum anggota DPR-RI itu berhasil mengantongi uang rakyat sebesar Rp.904 juta. ‘sungguh suatu ironi, di satu sisi masyarakat kecil harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, di sisi lain wakil rakyat begitu mudahnya nilep uang rakyat,” ungkap seorang sumber yang meminta namanya dirahasiakan. Sementara itu, Anggota DPR-RI, HNQ sampai berita ini diturunkan, belum bisa dimintai keterangan karena yang bersangkutan jarang ada di Cirebon.( Muhyidin )






Senin, 07 Mei 2012

Akankah Terjadi Perubahan di Kota Cirebon, Setelah Melalui Event Politik Lima Tahunan?





Jelang Pemilukada februari tahun depan, Namun saat ini banyak Parpol sudah membuka pendaftaran calon wali kota. Ada dari kalangan tokoh politik, pengusaha, artis, bahkan ada balon yang sebelumnya sangat asing bagi warga Cirebon, kiprahnya pun tidak dikenal dalam kontribusi positif apa yang sudah dilakukan demi kemajuan kota Cirebon, namun tiba-tiba dalam momen pilkada ini terlihat amat bersemangat dengan menyerukan akan memajukan Kota Cirebon dalam segala aspek kehidupan.

Berbagai cara dilakukan oleh balon- balon walikota untuk mempersiapkan pemilukada 2013. 
Tidak sedikit media-media lokal Cirebon yang menyuguhkan kesan kepada pembaca bahwa pentingnya pemilihan kepala daerah yang akan digelar Februari tahun depan memberikan persepsi bahwa perubahan Kota Cirebon hanya dapat berlangsung dengan pergantian kepala daerah. Adanya poling, pemberitaan tersambung, komentar sejumlah pendukung balon, dan sebagainya menjadi sajian yang terus didesakkan kepada pembaca. Meski belum ada survey secara akurat mengenai besarnya antusias mayoritas warga cirebon terhadap pilkada 2013, namun ada sebagian warga yang beranggapan bahwa pilkada 2013 hanya merupakan sebuah pengulangan peristiwa politik. Pengulangan yang juga terjadi di kota/ kabupaten lain dalam kurun masa lima tahun. Persoalannya kemudian bagaimana upaya meyakinkan publik bahwa pilkada tidak sekadar kegiatan politik lima tahunan sebagaimana pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan gubernur? Lantas benarkah perubahan secara signifikan dapat dilakukan dengan proses politik yang bernama pilkada itu?

Contohnya, saat kampanye pilkada tahun 2008 lalu di Kota Cirebon, lima pasangan bakal calon yang maju semuanya mengatakan lewat berbagai media bahwa ia mampu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kota Cirebon. Namun faktanya, setelah terpilih pemenang pilkada 2008, Kota Cirebon tidak mengalami perubahan yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi warga di wilayah Cirebon khususnya warga miskin.
Kemajuan  pembangunan di bidang hiburan, seperti mall, restoran cepat saji, karaoke, properti mewah, dll, hanya dirasakan manfaatnya bagi kalangan menengah ke atas, bagi warga ekonomi lemah, menyebabkan meningkatnya biaya hidup yang sebelumnya sulit malah tambah sengsara.  Dengan demikian, benarkah perubahan di Kota Cirebon akan terjadi melalui event politik lima tahunan yang bernama pilkada itu? Dan benarkah calon terpilih tahun depan itu mampu merepresentasikan janji serta gagasannya ke dalam realitas?

oleh : Helmy Noveantho

Sabtu, 04 Februari 2012

Tiga Raperda Kabupaten Cirebon Disahkan

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cirebon disahkan. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara pengesahan antara Bupati Cirebon yang diwakili oleh Wakil Bupati Drs. H. Ason Sukasa, Sm.Hk dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H. Tasiya Soemadi, SE.MM, Selasa (24/01/12) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon. Ketiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang retribusi jasa usaha dan Raperda tentang retribusi perijinan tertentu.
Wakil Bupati Cirebon dalam amanatnya mangatakan pengesahan Raperda ini menjadi Perda pada hakikatnya dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat dan selalu mensejahterakan serta kembali lagi dari rakyat untuk rakyat Kabupaten Cirebon itu sendiri.
“Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang memadai terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri, dan Perda tersebut memang benar-benar sudah matang untuk disahkan’, tutur wabup.
Selain itu juga dengan disetujuinya Raperda ini menjadi Peraturan Daerah diharapkan menjadi produk hukum daerah sehingga menjadi pijakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam melaksanakan ketiga Perda tersebut yaitu Perda Retribusi Jasa Umum, Perda Jasa Usaha dan Perda Retribusi Perijinan Tertentu.
Dalam kesempatan itu juga Wakil Bupati meminta saran, masukan dan harapan kepada semuanya sehingga bisa menjadi pedoman dalam meningkatkan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan perwujudan visi misi Kabupaten Cirebon Berprestasi Hidup Menjadi Lebih Berarti.
Dalam pengesahan Raperda tersebut hadir, Sekda Kabupaten Cirebon, para asisten, para Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Cirebon, Camat se-Kab Cirebon serta para pelajar, mahasiswa dan forum arus bawah merah putih. Acara tersebut dilanjut dengan audensi para pelajar dan mahasiswa dengan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. 

Sumber: http://www.cirebonkab.go.id


Sabtu, 28 Januari 2012

Petugas Stasiun Parujakan Cirebon Merangkap Calo Tiket



Merajalelanya calo-calo tiket kereta api hingga kini masih belum tersentuh pemerintah khususnya di kota Cirebon. Hal ini disebabkan karena belum ada langkah tegas dari pihak terkait untuk memberantas jaringan percaloan tiket yang sangat merugikan konsumen dan  bahkan yang lebih mengejutkan adanya Petugas stasiun yang  “merangkap” jadi Calo Tiket, seperti yang terjadi di Stasiun Parujakan Cirebon baru-baru ini dan tidak tertutup kemungkinan telah berjalan cukup lama. Seperti yang telah di himpun oleh Kami, tim Sinar Pagi yang menerima laporan langsung dari warga yang menjadi korban calo tiket di statsiun parujakan cirebon. Sebut saja Korban Izi  (22 tahun) warga jl. Pancuran dan Reza  (23 tahun) berangkat ke Stasiun Parujakan pada tanggal 11 Januari 2012 bertujuan membeli 5 tiket Tegal Arum jurusan Cirebon - Jakarta untuk tanggal 12 Januari 2012. Mereka membeli 5 tiket tersebut untuk teman-teman bandnya yang kebetulan akan berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan proses tracking lagu di sana. Namun menurut penjaga loket habis adanya untuk tanggal 18 Januari 2012.  Karena kecewa dan bingung, korban lalu menanyakan ke petugas berseragam yang ada di pintu masuk peron, dan petugas tersebut mengatakan ada untuk tanggal 12 Januari 2012. Dengan mimik bingung  si korban mengucapkan “Lho, tadi kata (petugas) yang di loket sudah habis,” kata si korban. Petugas tersebut mengatakan, “Ada, tapi harganya per tiket Rp. 20.000,-. Mau gak?“, padahal harga resminya adalah Rp. 15.000,- per tiket namun setelah berpikir beberapa lama dan berdiskusi dengan temannya, korban meng-iyakan saja karena alasan sangat membutuhkan tiket tersebut. Lalu korban di bawa ke sebuah ruangan dan di sana si korban membayar Rp. 100.000,- seperti yang diminta oknum (petugas) tersebut untuk 5 tiket Tegal Arum jurusan Cirebon – Jakarta.  Lalu, oknum tersebut memberikan 5 tiket atas nama orang asing bukan nama si pemesan tiket dan kelimanya pun serupa. Hal ini merupakan pelanggaran dan dapat dijerat pasal pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHP karena yang bersangkutan memalsukan nama orang lain pada tiket yang diperjualbelikannya tersebut. Pada saat korban menerima tiket yang telah dibelinya dari oknum tersebut, Izi melihat di tangan oknum tersebut masih banyak tiket. Izi merasa kecewa karena banyak orang termasuk dirinya mengantri panjang hingga berjam-jam untuk mendapatkan tiket, namun petugas loket mengatakan tiket habis, padahal di tangan petugas yang merangkap calo tersebut masih banyak tiket yang nganggur. Menurut pengakuan Izi kepada Sinar Pagi
Ketika kami mengkonfirmasi Bapak Asmana, selaku Kepala Stasiun Parujakan, beliau menjelaskan bahwa maksimal pembelian tiket untuk 1 orang hanya 2 hingga 4 tiket, dan beliau pun mengatakan tidak mengetahui bahwa ada bawahannya yang merangkap menjadi calo. Dan beliau pun tidak mentolerir tindakan percaloan yang ada di lingkungan Stasiun Parujakan Cirebon apalagi bawahannya. “Sanksinya tidak ringan bahkan hingga dipecat,” tandasnya kepada tim Sinar Pagi.   
Selain itu, praktik percaloan ini jelas telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 184 Tentang Perkeretaapian yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian”. Dan pada Pasal 208 juncto Pasal 184 ditetapkan pemidanaan calo paling lama 6 bulan, “Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.”
Disini dapat dilihat minimnya pengawasan terhadap kinerja petugas Stasiun Parujakan Cirebon. Peran penting PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan Pemerintah cirebon kususnya sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk menertibkan calo-calo tiket yang memiliki keterlibatan orang dalam.

Helmy / E.Kurtis